banner 728x250

Menteri Hadi Tjahjanto Kunjungi Kediri, Bereskan Masalah Lahan Eks HGU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto disambut oleh masyarakat Kediri, Selasa (06/21/2022). (Foto: istimewa).
banner 120x600
banner 468x60

KEDIRI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/06/2022). 

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto juga mendengarkan ekspose oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri terkait dengan permasalahan pertanahan yang terjadi antara pemegang HGU sebelumnya, yakni PT Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN melihat secara langsung objek dan berdialog langsung dengan masyarakat.

banner 336x280

“Agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, maka kalau dari PT Mangli itu mengajukan perpanjangan HGU, ini tidak diizinkan,” ujar Hadi.

READ  Gercep! Line Curi Kesempatan Disaat WhatsApp Down 

Tanah HGU yang sudah usai masa berlakunya dapat menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah melalui mekanisme legalisasi aset atau redistribusi tanah. Dengan ditetapkannya lahan tersebut menjadi objek TORA, sebagai dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Lahan HGU ini kalau sudah tidak diizinkan akan menjadi tanah negara. Pemerintah kan ada program TORA, dan itu bisa diredistribusikan, itu saya hitung. Kalau semua sudah sesuai, kita akan redistribusi kepada Bapak/Ibu sekalian,” papar Menteri ATR/BPN. 

READ  Isi Kuliah Umum di PKKMB UM, Menteri ATR/BPN: Persiapkan Generasi Muda Wujudkan Indonesia Emas 2045 

Untuk diketahui, dalam kunjungam kali ini, Menteri ATR/BPN didampingi Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Widodo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Eko Priyanggodo; serta perwakilan pemerintah daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.