JAKARTA – Dalam memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi penginderaan jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selalu berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Dalam menyikapi mengenai pelayanan dan kebutuhan akan data serta informasi penginderaan jauh, BRIN mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh, merupakan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh, yang merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, tentang Keantariksaan.
Kegiatan ini digelar setiap tahun, dan sebagai wadah serah terima data satelit penginderaan jauh kepada para pemangku kepentingan dan pengguna di Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengatakan, pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh hingga saat ini telah banyak dirasakan, diantaranya untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan, tata ruang, sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), lingkungan, kehutanan dan kebencanaan, pesisir dan laut, serta kepentingan strategis lainnya.
“Acara ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dari para peserta untuk dijadikan dasar ataupun referensi didalam mengambil kebijakan, untuk pelayanan kebutuhan citra satelit penginderaan jauh yang lebih prima di masa depan,” ungkap Handoko.
Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto, mengatakan, Rakornas ini rutin digelar setiap tahun sejak 2015. Melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang mengintegrasikan 5 entitas utama riset, termasuk LAPAN, dan unit kerja litbang dari berbagai K/L, maka sejak tahun 2022, penyelenggaraan Rakornas ini berada dalam tanggung jawab Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN.
Heru mengatakan, dengan bergabungnya LAPAN ke BRIN, maka salah satu aspek dari penyelenggaraan keantariksaan, yakni pelayanan data satelit penginderaan jauh, saat ini dilakukan oleh Pusdatin BRIN.
Dalam rangka melaksanakan amanat UU Keantariksaan tersebut, SDM ex-LAPAN yang mempunyai peminatan dan kompetensi pelayanan data penginderaan jauh, ditempatkan di Pusdatin. Selain itu juga dilakukan pelatihan pada SDM Pusdatin lainnya oleh Pusat Riset Penginderaan Jauh (PRPJ) ORPA.
“Atas sinergi yang sangat baik antara Pusdatin dan PRPJ ORPA, pelayanan data inderaja untuk kebakaran hutan, zona potensi ikan, tutupan lahan pertanian, dan lain lain, nyaris tidak mengalami interupsi,” jelasnya.
Heru menegaskan, BRIN menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi penginderaan jauh bagi seluruh stakeholders.
“Sebagian besar penyediaan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data inderaja, hingga saat ini masih mengandalkan SDM periset di ORPA. Sehingga tugas ORPA adalah menjamin tersedianya SDM tersebut, dan mengupayakan alih teknologi tersebut ke masyarakat akademik dan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT),” paparnya.
Dengan tersedianya lebih banyak SDM pengolah data inderaja di Indonesia, Heru berpendapat, maka dampak ekonomi dan sosial yang akan dihasilkan akan semakin besar.
Di masa depan, kata Heru, BRIN akan meningkatkan ketersediaan data penginderaan jauh, terutama resolusi sangat tinggi dan radar (SAR) dengan memiliki konstelasi satelit penginderaan jauh operasional.
Saat ini, perencanaan untuk pengadaan infrastruktur antariksa tersebut tengah disusun, termasuk jaminan keberlanjutannya, yang akan melibatkan industri nasional.
Plt. Kepala Pusdatin BRIN, Hendro Subagyo, mengungkapkan, pelaksanaan Rakornas ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi satelit penginderaan jauh tahun 2022, bersama perwakilan dari K/L, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan sebagainya.
Hendro merinci, sejak tahun 2015 hingga 2021, jumlah distribusi data satelit penginderaan jauh mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari jumlah data yang terdistribusi, maupun jumlah pengguna yang dilayani.
Tercatat, terdapat 149.434 data penginderaan jauh yang terdistribusi pada tahun 2021, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah distribusi data yang tertinggi sepanjang periode layanan data penginderaan jauh.
Hasil dari layanan data penginderaan jauh pada tahun 2021, tutur Hendro, telah digunakan untuk berbagai tujuan penggunaan. Penggunaan terbesar adalah untuk penataan ruang, penelitian dan pelatihan, serta pertanian dan perkebunan.
Dalam menunjang aktivitas pemantauan ruang, layanan ini juga telah ikut mendukung Sustainable Development Goals/SDGs #11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan.
“Melalui pencatatan hasil pelayanan data secara kuantitatif, diperlukan sebuah pendalaman yang bersifat kualitatif, dengan berinteraksi secara langsung dengan pengguna, sehingga dapat diperoleh pengetahuan mengenai kebutuhan data secara mendalam,” pungkasnya.
