KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu mendapat Predikat B untuk SAKIP dan RB 2021. Penghargaan itu disampaikan pada pengumuman hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 oleh Kemenpan RB secara virtual yang diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, walikota seluruh Indonesia, Selasa (5/4/2022).
Acara yang digelar virtual itu diikuti oleh Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi, bersama dengan Kepala Bagian Organisasi, Kepala BKPSDM, Inspektorat dan Bapelitbangda di Ruang Command Center Balaikota Among Tani Kota Batu.
Setelah dilaksanakan tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PAN RB, Rini Widyantini, mengumumkan hasil evaluasi tersebut.
“Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto.
Sekretaris Kementerian PAN RB, Rini Widyantini yang membacakan arahan Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang tujuan penyelenggaraan SAKIP & RB AWARD 2021.
“Hakikat pelaksanaan Sakip dan RB adalah untuk masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran untuk bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Rini.
Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.
Dijelaskan evaluasi reformasi birokrasi (RB) diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan.
Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
