Pyongyang – Wabah Covid-19 mulai semakin merajalela di Korea Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut berada di ambang bencana Covid-19, kecuali tindakan cepat diambil untuk menyediakan vaksin dan perawatan obat. Para ahli menyatakan jumlah orang yang dilaporkan jatuh sakit meningkat menjadi hampir 1,5 juta.
Negara yang terisolasi itu melaporkan kenaikan besar lainnya dalam kasus baru yang terus disebut sebagai ‘demam’ pada Selasa (17/05/2022) beberapa hari setelah mengakui telah mengidentifikasi infeksi Covid-19 untuk pertama kalinya sejak dimulainya pandemi global.
Dikutip dari Guardian tercatat 269.510 kasus tambahan dan enam kematian lagi, sehingga jumlah total yang tewas menjadi 56 sejak akhir bulan lalu.
Sekitar 1,48 juta orang telah terinfeksi virus sejak kasus pertama dilaporkan Kamis lalu dan setidaknya 663.910 orang dikarantina, menurut angka resmi. Wabah ini hampir pasti lebih besar dari penghitungan resmi, mengingat kurangnya tes dan sumber daya untuk memantau dan merawat orang sakit.
Wabah Covid-19 yang signifikan dapat memicu krisis kemanusiaan di Korea Utara, dimana ekonomi mulai jatuh oleh penutupan perbatasannya yang dipaksakan oleh pandemi dengan China sebagai mitra dagang utamanya.
Rezim Kim Jong-un dianggap tidak memvaksinasi penduduknya dan tidak memiliki akses ke obat antivirus yang telah digunakan untuk mengobati Covid-19 di negara lain. Rumah sakitnya memiliki sedikit sumber daya perawatan intensif untuk mengobati kasus yang parah, dan kekurangan gizi yang meluas telah membuat populasi 26 juta lebih rentan terhadap penyakit serius.
“Kelihatannya sangat buruk, mereka menghadapi penyebaran Omicron yang merajalela tanpa perlindungan dari vaksin, tanpa banyak jika ada kekebalan dalam populasi dan tanpa akses ke sebagian besar obat yang telah digunakan untuk mengobati Covid di tempat lain,” kata Owen Miller, Dosen Studi Korea di School of Oriental and African Studies, London University.
Tawaran bantuan dari luar sejauh ini disambut dengan diam. Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong-un, mungkin bersedia menerima sejumlah besar kasus dan kematian yang ‘dapat dikelola’ untuk menghindari membuka negaranya terhadap pengawasan internasional.
